Walikota : Jiwa Anti Korupsi Harus Ditanamkan Sejak Dini

Standar

 

Walikota Manado, Dr. Ir. G S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, Senin 15 Oktober 2012 bertempat di Hotel Arya Duta menghadiri kegiatan sosialisasi program anti korupsi yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Peserta sosialisasi adalah tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar. Vicky, sapaan familiar Walikota dalam sambutannya memberi apresiasi kepada Perwakilan BPKP Sulut atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi. “Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), yang ditunjukkan melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi kami sebagai pemerintah kota Manado untuk selalu berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera di negara yang demokratis dan berkeadilan ini,” ujar Vicky. Lebih lanjut disampaikan oleh Vicky bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi harus ada komitmen yang selaras antara pencegahan dan penindakan. Upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia apabila hanya dilakuan penindakan setelah korupsi terjadi. Pemberantasan korupsi butuh komitmen dan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk mengetahui bahwa kegiatan ini boleh dilaksanakan dan itu tidak boleh dilaksanakan. Pemerintah kota Manado secara nasional berada pada peringkat II dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan nilai 7,23. Ini sangat membanggakan, tapi menuntut tanggung jawab yang besar. Bangun komitmen bersama untuk menuju perubahan. Sekitar 20 persen masyarakat datang ke kantor bercerita tentang program untuk membangun kota Manado ke arah yang lebih baik, namun 80 persen datang membawa proposal. Untuk menciptakan kesadaran rakyat tentang bahaya korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi melalui sosialisasi, pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. “Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi,” ujar Vicky. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut,¬†Adil Hamonangan Pangihutan Simanjuntak mengatakan bahwa untuk menuju good governance dan clean goverment, akuntabilitas keuangan harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajib Tertib Administrasi (WTA), sedangkan akuntabilitas kinerja harus masuk kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Menurutnya, pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, yang harus dilakuka dengan cara investigatif, represif, preventif dan edukatif. Dikatakannya pula bahwa masyarakat, mahasiswa dan siswa dapat mengambil peran dalam memberantas korupsi, yang dilakukan dengan cara santun, bermoral dan bertanggung jawab. “Pemerintah kota Manado mendapat rangking 2 PIAK secara nasional merupakan upaya pencegahan korupsi yang patut menjadi contoh,” ujar Adil Hamonangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s