KPK Gelar Bimtek Gratifikasi di Pemkot Manado

Standar

Pemerintah kota Manado, Rabu  kemarin (26/09) melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) gratifikasi. Walikota, Dr. Ir. GS. Vicky Lumentut, SH,  M.Si, DEA melalui inspektorat mendampingi tim dari deputi pencegahan KPK, Agus dan Maruli Tua Manurung. “Kami menekankan Bimtek ini pada gratifikasi, karena gratifikasi adalah awal perbuatan korupsi yang lebih besar; korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari. Pemberian dari atasan ke bawahan bukan gratifikasi, tetapi kalau pemberian dari bawahan ke atasan adalah grafitikasi,”ujar Agus. Dijelaskannya lebih lanjut bahwa pemberian yang berlaku umum, atau pemberian karena prestasi pribadi, atau pemberian yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tidak termasuk gratifikasi; sedangkan pemberian yang dianggap gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatan; berlawanan dengan tugas dan kewajiban; dan pemberian yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. “Pencegahan gratifikasi adalah untuk menuju ke arah pemerintahan atau birokrasi yang lebih baik, bersih dan sehat. Sistem birokrasi yang sehat apabila mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi dan memiliki keadilan,” ujar Maruli. Pemerintah kota Manado, Rabu 26 September 2012 melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) gratifikasi. Walikota, Dr. Ir. GS. Vicky Lumentut, M.Si, DEA, SH melalui inspektorat mendampingi tim dari deputi bidang pencegahan KPK, Agus dan Maruli Tua Manurung. “Kami menekankan Bimtek ini pada gratifikasi, karena gratifikasi adalah awal perbuatan korupsi yang lebih besar; korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari. Pemberian dari atasan ke bawahan bukan gratifikasi, tetapi kalau pemberian dari bawahan ke atasan adalah grafitasi,”ujar Agus. Dijelaskannya lebih lanjut bahwa pemberian yang berlaku umum, atau pemberian karena prestasi pribadi, atau pemberian yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tidak termasuk gratifikasi; sedangkan pemberian yang dianggap gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatan; berlawanan dengan tugas dan kewajiban; dan pemberian yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. “Pencegahan gratifikasi adalah untuk menuju ke arah pemerintahan atau birokrasi yang lebih baik, bersih dan sehat. Sistem birokrasi yang sehat apabila mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi dan memiliki keadilan,” ujar Maruli.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s